PERATUARAN PRESIDAN NO 7 TAHUN 2005

A.SYAHRIR ISMA : “BARU KUTAHU KALAU PDAM TIDAK DIBEBANI PAD MENURUT PERATUARAN PRESIDAN NO 7 TAHUN 2005”

 

Pada awalnya kami berpendapat bahwa PDAM harus memasukkan pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Namun setelah kami wawancara dengan direktur PDAM Bone H.Abd.Rahman Azis,SE,M.si disekitar hal tersebut, lalu Abd. Rahman memberikan sepucuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) nonor : 690/447/SJ tentang percepatan terhadap program penambahan 10 juta sambungan rumah air minum tahun 2009 s/d 2013, SURAT EDARAN.

1. bahwa untuk meningkatakan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu memperhatikan amanat peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2005 tentang penetapan RPJMN 200492009 khususnya mengenai perluasan pelayanan air minum dengan system perpipaan secara nasional sebesar 40% dan memperhatikan kesepakatan Internasional yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) dimana pemerintah Indonesia setuju untuk dapat mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses air bersih yang aman dan berkelanjutan dengan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan Pedesaan 60% pada tahun 2015.

2. Berkenan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan arahan Wakil Presiden pada rapat terbatas yang dihadiri Menkokesra, Mendagri, Menteri Kuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ketua BAPPENAS Ketua Umum Perpamsi, secara berturut-turut pada tanggal 23 September 2008, 11 Desember 2008, dan tanggal 15 Januari 2009, diperlukan kesungguhan maupun peran pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut angka 1 (Satu) dengan cara mempercepat dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan penambahan 10(sepuluh) juta sambungan rumah air minum tahun 2009-2013.

3. Sehubungan dengan hal terseaabut diinstruksikan kepada saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  

  •  “Membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dari wilayah administrative daerah kabupaten/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada pendapatan asli daerah (PAD) dengan Tujuan digunakannya setoran laba bersih dimaksud secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali (Reinverstmant) berupa penambahan peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana system pelayanan Air minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta pengkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  • menerapkan tariff air minum rata-rata yang nilainya sama dengan biaya dasar atau opngkos produksi dan/atau sejenis ditambah keuntungan yang wajar sebagaimana sitetapkan dalam peraturan menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tariff air minum pada PDAM. 
  • memberikan subsidi tariff kepada kelompok pelanggan rumah tangga sangat sederhana , Instalasi Kota Kecamatan (IKK) bagi yang memiliki,
  • menambah Modal yang disetor dan/atau melakukan penyertaan modal pada PDAM untuk memperkuat struktur permodalan sehingga PDAM mampu untuk meningkatkan cakupan pelayanan guna mempercepat pelaksanaan program penambahan 10 juta sambungan rumah air minum 2009-2013. 
  • mempercepat penyelesaian atas piutang Negara pada PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tentang penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening dana Investasi dan Rekening pembangunan daerah pada PDAM. Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menteri dalam H.Mardiyanto ditandatangani,TEMBUSAN : 1.Yth Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai laporan, 2. Yth,Sdr, ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 3.yth. sdr,Menko Kesra, 4.yth.sdr Menteri Keuangan, 5. Yth, Sdr, Menteri Perencanaan pembangunan nasional/ketua BAPPENAS, 6. Yth, sdr, Menteri Pekerjaan Umum, 7. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 8. Yth. Sdr.Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, 10. Yth.Sdr.Direksi PDAM diseluruh Indonesia, 11. Yth.Sdr, Ketua Umum PERPAMSI, Demikian salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang disodorkan direktur PDAM Bone dan setelah membaca dan mempelajari barulah Aku mengetahui kalau PDAM Tidak dibebani penyetoran PAD kepada pemerintah daerah/kota dimana PDAM tersebut beroperasi. Dimana Laba Bersih PDAM digunakan untuk keperluan investasi kembali (Reinversmant) untuk penambahan peningkatan perluasan prasarana dan sarana system penyediaan air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ”semoga Tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca Amanah Rakyat, (penulis Drs.A.Syahrir Isma Pimred Media Reformasi Group).

Posted on November 14, 2011, in Berita. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: