Kilas Balik

KILAS BALIK PDAM BONE SEBELUM DAN SETELAH DIPIMPIN

Drs. H. ABDUL RACHMAN AZIS, M.Si

PDAM Bone berdiri tahun 1981 dan telah dipimpin sejumlah direktur secara silih berganti hingga memasuki tahun 2010, dalam usia 31 tahun PDAM Bone tetap dalam keadaan sakit sesuai hasil audit Badan Pengelola Keuangan Provinsi Sulsel (BPKP) menemukan penyakit yang diderita PDAM Bone sejak tahun 1981 sebagai berikut;

  • Terlilit Utang Rp.11M dan telah tauh Tempo Rp.7,4M. H.Abd.Rahman Azis yang diangkat jadi Pelaksana Tugas Sementara (PTS) 8 Maret 2010 dan langsung menyusun Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) berdasarkan analisa akurat yang dapat meyakinkan Pusat sehingga Abd Rahman Azis,SE,M.Si membayar Utang PDAM Bone Rp.5,6M sehingga kini tersisa Rp.1,8M
  • Jumlah Pegawai dan Pelanggan yang tidak rational dengan perbandingan jumlah pegawai 165 orang sementara pelanggan hanya 10.000 pelanggan (16,5 : 1000) yang seharusnya (12 : 1000). Abd.Rahman melakukan treck dengan jalan mengiliminer pegawai yang memang tidak produktif dengan pendekatan “Bagaikan Menarik Rambut terurai, tepung tak terburai sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan “menguntungkan pegawai yang diliminer karena mendapatkan bantuan dana untuk mencari pekerjaan lain sesuai keterampilan yang dimiliki dan menguntungkan PDAM karena jumlah pegawai saat ini berkisar 156 orang. Untuk mendapatkan ratio efektif Abd. Rahman melakukan ekspansi sehingga saat ini pula jumlah pelanggan mencapai 12.000 orang. Upaya itu dimaksudkan Direktur PDAM Bone Abd Rahman untuk mendekati keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana ia berazumsi” The Man Behind The Gun” Manusia berdiri dibelakang peluru itulah yang menentukan sukses atau tidaknya program kerja.
  • Keuntungan Nol (rugi) dengan mengamalkan manajemen kepemimpinan modern yang dijabarkan kepada pegawai belajar dan melakukan ekspansi pengembangan pada sejumlah SPAM seperti SPAM Lapri, Mare Kajuara Tanete Riattang Timur yang terwujud berkat hasil jual konsep dan gagasan ke pusat disertai analisa terukur sehingga terwujudlah beberapa SPAM selain yang baru dalam proses sehingga sampai berita ini diturunkan jumlah pelanggan PDAM Bone telah mencapai 12000 pelanggan dimana angka tersebut semakin bertambah hingga akhir 2011 ini.
  • Sarana dan Prasarana Aset PDAM Bone belum teridentifikasi dan terinventarisasi seperti pipa induk. Pipa tertier, pipa distribusi, meter yang mengalami kerusakan dan lain – lain. Abd Rahman langsung memfungsikan sekitar 400 meter yang rusak dan kini dapat berfungsi kembali setelah direvarasi mekanik yang telah diutus belajar.
  • Penempatan personal yang tidak memiliki keterampilan dan kompetensi dalam bidangnya.
  • Potensi PDAM Bone belum diidentifikasi dan inventarisasi dalam Renstra untuk dibuatkan RPJM dan studi kelayakan sehingga system pelayanan air minum (SPAM) PDAM Bone tidak berjalan. Abd Rahman langsung menyusun langkah langkah penyusunan Renstra yang diajukan ke pusat dan berhasil mempertahankan dihadapan tim penguji dan berhasil lulus sehingga mengalirlah bantuan SPAM untuk beberapa kecamatan yang terealisasi tahun 2012 mendatang.
  • Pemda dan Legislatif Belum sepenuhnya penuhi tanggungjawabnya terhadap penyediaan Air Minum merupakan Vitalitas Masyarakat. Pemda dalam hal ini Dinas Tata Ruang BAPPEDA, BPKAD dan Legislatif yakni Komisi C sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang penyediaan air bersih, Surat Edaran Mendagri tentang pemenuhan 10 juta sambungan rumah (SR) dan PP nomor 16 tahun 2005 tentang system pelayanan air minum (SPAM).

DIREKTUR PDAM Bone DRS. H. ABD.RAHMAN AZIS,SE,M.Si : “PDAM MARE, JALAN TERUS DEBIT DITINGKATKAN JADI 40 LITER/DET”

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan pimpro pusat bersama Andi Abdul Rahman Azis Direktur PDAM Bone menyimpulkan bahwa debit air yang dulunya ditarget 20 L/det, ditingkatkan menjadi 40 L/det dengan pertimbangan kedepan bisa mencapai di atas 3000 SR (Sambungan Rumah) untuk Mare dan sekitarnya. Olehnya itu infra struktur yang mendukung harus ditingkatkan luas arealnya seperti Intake dan sebagainya sehingga “kami Kata Andi Rahman” telah melakukan negoisasi dengan pemilik lahan dan telah mendapatkan persetujuan sehingga pembangunan PDAM Mare berjalan terus tanpa kendala. Kalau pun ada kendala kecil kami siap siaga menyelesaikan sebagai amanah dari bupati Bone Puang Idris yang memberi penekanan bahwa PDAM Mare harus rampung sebelum 2012, kata Andi Rahman me-replay penekanan bupati. “PDAM Mare adalah symbol  PDAM Bone dan kalau Mare gagal semuanya gagal, kata Andi Rahman kepada Media Reformasi. “insya Allah bantulah kami melalui media sosialisasi informasi kepada public setiap saat sehingga masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan PDAM dari hari ke hari. “saya mengerti  Eksistensi Pers sangat besar peranannya dalam pembangunan, tapi asalkan beritanya obyektif, olehnya itu bila anda akan melansir berita social control tentang PDAM terlebih dahulu lakukanlah check and re check kepada pihak terkait, kata Andi Abd Rahman Direktur PDAM Bone yang tengah berjuang menyelesaikan pembangunan PDAM Mare dan lainnya.

Penghargaan Masyarakat Mare

PDAM MARE MULAI DIBANGUN RAKYAT MARE AKAN BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA

BUPATI IDRIS GALIGO, IRSAN ANDI IDRIS GALIGO DAN DIREKTUR PDAM ABD.RACHMAN AZIS, M.Si

Mare yang dikenal sebagai wilayah yang kekurangan air bersih sejak zaman penjajahan  Belanda dan telah mendarah daging di kalangan masyarakat dari generasi ke generasi. Menurut hasil survey menyatakan Kota Mare memang tidak mempunyai mata air yang ada hanya air rembesan sehingga kalau berhenti hujan, orang Mare sudah mencari air kamana-mana bahkan tidak tidur menunggu air. Satu sumur dapat dikerumuni puluhan orang yang butuh, minum, mandi dan cuci. Tak pelak menimbulkan Pameo “lebih baik korban harta benda daripada air minum”. Dampak paling buruk yang ditimbulkan adalah penyakit tipes, kolera, disentri bagi orang-orang yang mengkomsumsi air sungai yang tidak layak bagi kesehatan. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah swasta untuk mendapatkan air bersih semuanya sia-sia kendati silih berganti bupati Bone belum ada yang berhasil membangun PDAM Mare. Nantilah kepemimpinan Bupati H.A.M.Idris Galigo, SH berhasil memperjuangkan pembanguanan PDAM Mare melalui antuan Irsan Idris Galigo memfasilitasi perjuangan Direktur PDAM Bone Abd.Rahman Azis sehingga turunlah proyek Air Minum Mare dengan anggaran Rp. 11.7 M. menurut Direktur H.Abd.Rahman mengatakan “Kami telah turun memeatok areal pembangunan instalasi SPAM Mare Insya Allah pembangunannya dialokasikan selesai hingga Desember 2011. Tokoh masyarakat Mare menjadi Duta parlemen Bone Drs.H.A.Amin Mangunsara mengatakan “ akan diberikan penghargaan kepada Bupati Bone H.A.M.Idris Galigo, SH Anggota DPRD Sulsel utusan Bone Andi Irsan Galigo,ST,MM dan Dirut PDAM Bone Drs.H.Abd.Rahman Azis,M.Si atas jasa-jasanya memperjuangkan PDAM Mare. Penghargaan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas perjuangannya meretas kendala yang telah ratusan tahun menggeluti orangn Mare. Kalau yang umum terjadi Pemerintah memeberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil, maka kini tiba saatnya mesyarakat berikan penghargaan kepada pemerintah yang berhasil wujudkan impian dan angan-angan masyarakat, kata HAM.Amin MS.

PP NO 16 TAHUN 2005

MEKANISME PENJABARAN PP NO 16 TAHUN 2005

TENTANG SPAM YANG HARUS DIKETAHUI SECARA UMUM

 

System pengelolaan air minum yang tidak dipahami secara umum sehingga setiap kendala yang dihadapi ada kecenderungan public melempar kesalahan itu kepada pihak PDAM pun tidak serta merta mendiamkan persoalan itu, tetapi membalas dengan argumentasi  mendasar sesuai hak dan kewenangannya, namun public kembali lebih tidak mengetahui dengan berbagai dalih sehingga terjadilah polemic yang berkepanjangan antara PDAM dengan pihak yang tidak mengetahui hakekat pengelolaan air bersih yang merupakan kebutuhan vital masyarakat. Untuk menjawab tantangan tentang fenomena air minum, penulis ingin mendudukkan peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang pembebasan PDAM dari penyetoran PAD karena laba keseluruhan PDAM digunakan untuk investasi pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat. Demikian pula PP nomor 16 tahun 2005 tentang system pengelolaan dan minum (SPAM) mulai air Baku hingga air bersih yang dinikmati masyarakat. Air Baku: Meliputi air sungai, air mata air, air sumur boor, dan lain-lain. Air baku ini dialirkan melalui pipa transmisi ke Instalasi pengelolaan Air (IPA) (Intake) melalui dana APBN yang diusulkan oleh pemerintah dan PDAM. Selanjutnya Air ini dialirkan menuju Tower , melalui Pipa Distribusi sasarannya kota, ibukota kecamatan (IKK) dan pedesaan sumber dananya dari APBN(DAK), APBD TK I dan APBD TK II. Kemudian aiar tersebut dialirkan menuju Boyle (Bak) melalui dana APBN,APBD TK I APBD TK II, akhirnya tiba pada Sambungan Rumah (SR) melalui pipa PDAM dengan anggaran APBD TK II, PDAM melihat proses tersebut dari Air Baku hingga air bersih fungsi dan peranan PDAM “ ibarat sebuah mobil PDAM hanya merupakan pengemudi dari mobil tersebut sehingga segala problema yang dialami merupakan tanggung jawab bersama. Antara Eksekutif, legislative dan PDAM itu sendiri.

PERATUARAN PRESIDAN NO 7 TAHUN 2005

A.SYAHRIR ISMA : “BARU KUTAHU KALAU PDAM TIDAK DIBEBANI PAD MENURUT PERATUARAN PRESIDAN NO 7 TAHUN 2005”

 

Pada awalnya kami berpendapat bahwa PDAM harus memasukkan pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Namun setelah kami wawancara dengan direktur PDAM Bone H.Abd.Rahman Azis,SE,M.si disekitar hal tersebut, lalu Abd. Rahman memberikan sepucuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) nonor : 690/447/SJ tentang percepatan terhadap program penambahan 10 juta sambungan rumah air minum tahun 2009 s/d 2013, SURAT EDARAN.

1. bahwa untuk meningkatakan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu memperhatikan amanat peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2005 tentang penetapan RPJMN 200492009 khususnya mengenai perluasan pelayanan air minum dengan system perpipaan secara nasional sebesar 40% dan memperhatikan kesepakatan Internasional yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) dimana pemerintah Indonesia setuju untuk dapat mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses air bersih yang aman dan berkelanjutan dengan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan Pedesaan 60% pada tahun 2015.

2. Berkenan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan arahan Wakil Presiden pada rapat terbatas yang dihadiri Menkokesra, Mendagri, Menteri Kuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ketua BAPPENAS Ketua Umum Perpamsi, secara berturut-turut pada tanggal 23 September 2008, 11 Desember 2008, dan tanggal 15 Januari 2009, diperlukan kesungguhan maupun peran pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut angka 1 (Satu) dengan cara mempercepat dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan penambahan 10(sepuluh) juta sambungan rumah air minum tahun 2009-2013.

3. Sehubungan dengan hal terseaabut diinstruksikan kepada saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  

  •  “Membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dari wilayah administrative daerah kabupaten/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada pendapatan asli daerah (PAD) dengan Tujuan digunakannya setoran laba bersih dimaksud secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali (Reinverstmant) berupa penambahan peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana system pelayanan Air minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta pengkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  • menerapkan tariff air minum rata-rata yang nilainya sama dengan biaya dasar atau opngkos produksi dan/atau sejenis ditambah keuntungan yang wajar sebagaimana sitetapkan dalam peraturan menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tariff air minum pada PDAM. 
  • memberikan subsidi tariff kepada kelompok pelanggan rumah tangga sangat sederhana , Instalasi Kota Kecamatan (IKK) bagi yang memiliki,
  • menambah Modal yang disetor dan/atau melakukan penyertaan modal pada PDAM untuk memperkuat struktur permodalan sehingga PDAM mampu untuk meningkatkan cakupan pelayanan guna mempercepat pelaksanaan program penambahan 10 juta sambungan rumah air minum 2009-2013. 
  • mempercepat penyelesaian atas piutang Negara pada PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tentang penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening dana Investasi dan Rekening pembangunan daerah pada PDAM. Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menteri dalam H.Mardiyanto ditandatangani,TEMBUSAN : 1.Yth Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai laporan, 2. Yth,Sdr, ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 3.yth. sdr,Menko Kesra, 4.yth.sdr Menteri Keuangan, 5. Yth, Sdr, Menteri Perencanaan pembangunan nasional/ketua BAPPENAS, 6. Yth, sdr, Menteri Pekerjaan Umum, 7. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 8. Yth. Sdr.Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, 10. Yth.Sdr.Direksi PDAM diseluruh Indonesia, 11. Yth.Sdr, Ketua Umum PERPAMSI, Demikian salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang disodorkan direktur PDAM Bone dan setelah membaca dan mempelajari barulah Aku mengetahui kalau PDAM Tidak dibebani penyetoran PAD kepada pemerintah daerah/kota dimana PDAM tersebut beroperasi. Dimana Laba Bersih PDAM digunakan untuk keperluan investasi kembali (Reinversmant) untuk penambahan peningkatan perluasan prasarana dan sarana system penyediaan air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ”semoga Tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca Amanah Rakyat, (penulis Drs.A.Syahrir Isma Pimred Media Reformasi Group).
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.